Indragiri
Hulu (Kemenag) — Sebanyak 12 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu mengikuti kegiatan Pelatihan
Dasar (Latsar) CPNS Angkatan 2024. Pelatihan ini dilaksanakan secara daring
melalui platform Zoom Meeting, sebagai bagian dari sistem pembelajaran Blended
Learning yang menggabungkan metode pembelajaran online (daring) dan offline
(luring).
Pelatihan
Dasar CPNS merupakan bagian dari tahapan wajib yang harus diikuti oleh seluruh
CPNS sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara penuh. Kegiatan
ini bertujuan membentuk karakter ASN yang profesional, berintegritas, serta
memahami nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan core values BerAKHLAK:
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan
Kolaboratif.
Latsar
CPNS Angkatan 2024 ini berlangsung selama beberapa minggu, yang terdiri atas
tahapan pembelajaran klasikal daring, aktualisasi di tempat kerja (luring),
serta evaluasi kompetensi yang melibatkan mentor dan coach dari Lembaga
Administrasi Negara (LAN) serta instansi pembina.
Kepala
Subbagian Tata Usaha Kankemenag Inhu, Ehordamri, menyampaikan bahwa pihaknya
mendukung penuh partisipasi CPNS dalam pelatihan ini. “Latsar bukan sekadar
syarat administratif untuk perubahan status, tetapi lebih dari itu, ini adalah
momen pembentukan karakter dan integritas ASN yang akan mengabdi di Kementerian
Agama,” ujarnya.
Para
peserta berasal dari berbagai satuan kerja di lingkungan Kankemenag Inhu,
termasuk KUA Kecamatan dan madrasah. Dalam pelatihan ini, mereka dibekali
dengan materi tentang nilai dasar ASN, peran dan kedudukan dalam birokrasi
pemerintahan, serta keterampilan pengembangan diri dalam menghadapi tantangan
kerja ke depan.
Selain
itu, para peserta juga diwajibkan menyusun proyek aktualisasi yang akan
diterapkan di satuan kerja masing-masing sebagai bentuk kontribusi nyata dalam
peningkatan layanan publik.
Dengan
mengikuti pelatihan dasar ini, diharapkan seluruh CPNS dapat menjadi ASN yang
tidak hanya cakap secara administrasi, tetapi juga mampu menjadi motor
penggerak perubahan di lingkungan kerja masing-masing, sejalan dengan semangat
reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
(Reski)