Kampar (Kemenag) – Pada kegiatan Audiensi
Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Tahun 2025 dari Balai
Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar BPOM) Pekanbaru, Kepala
Kantor Kemenag Kampar Fuadi Ahmad yang dalam hal ini diwakili Desi Irayani, Analis
BMN, menghadiri audiensi tersebut pada Selasa (15/04/2025). Kegiatan ini berlangsung
di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.
Program Nasional dari BPOM ini
menargetkan ke beberapa sektor, yakni Program Desa Pangan Aman, Program Pasar Pangan
Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). PJAS ini
menargetkan ke beberapa sekolah/madrasah yang ada di Kabupaten Kampar. Dan
untuk Tahun 2025, terpilih 2 madrasah dan 1 Pesantren untuk mendapatkan intervensi
tersebut.
“Madrasah dan Pesantren yang
menjadi tujuan dari PJAS tahun ini adalah MTs TI Batu Belah, MA As-Salam Naga
Beralih, dan Pondok Pesantren As-Salam Naga Beralih,” ujar Desi.
Jumlah sekolah/madrasah yang akan
diintervensi menjadi sekolah/madrasah dengan PJAS Aman di Kabupaten Kampar
tahun ini ialah sebanyak 8 sekolah. Baik yang berada di naungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama. Sekolah/madrasah yang dipilih
juga sebaiknya adalah yang dapat dijadikan contoh serta menyebarluaskan atau
mensosialisasikan informasi maupun program PJAS ini secara mandiri ke sekolah
lain disekitarnya.
Kegiatan intervensi keamanan PJAS
terintegrasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), yang merupakan gerakan
nasional yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia. Sesuai dengan
Inpres Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) serta
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Audiensi diakhiri dengan
penandatanganan Nota Kesepahaman dalam rangka mendukung program-program
tersebut. Nota Kesepahaman juga turut ditandatangani oleh instansi pemerintahan
lain seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK, Dinas
Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas DPMPTSP, Dinas
Lingkungan Hidup, Diskominfo, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(Cicy/Fatmi)