49 Persen Anggaran Kemenag Riau untuk Pendidikan

Pekanbaru (Humas)- Kementarian Agama (Kemenag) Provinsi Riau komitmen untuk terus melakukan pembangunan dibidang pendidikan, baik fisik maupun nonfisik. Hal tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya anggaran pendidikan dalam Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) dari tahun ketahun. Tahun 2011 saja, anggaran pendidikan Kemenag sekitar 49 persen atau sekitar Rp.243.821.118.000 dari total anggaran yang ada di Kemenag Riau. Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Ka Kanwil Kemenag) Provinsi Riau, Drs H Asyari Nur SH MM, Senin (29/2) di ruang kerjanya mengatakan, pendidikan merupakan permasalahan yang sangat serius. Pendidikan menentukan keberhasilan anak bangsa dimasa mendatang, untuk Kemenag Riau komit menganggarkan dana untuk pendidikan fisik dan non fisik diatas anggaran lainnya. "Masih banyaknya kebutuhan pendidikan menyebabkan tidak semua lembaga pendidikan khususnya madrsah belum terjangkau secara maksimal. Namun kita berupaya untuk terus menekan keberadaan lembaga pendidikan yang tidak layak dengan cara menganggarkannya secara merata dan bertahap untuk Kabupaten dan Kota di Riau," ungkap Asyari Nur. Asyari mencontohkan, salah satu daerah yang tengah gencar mengejar ketertinggalan adalah Rohil. Selama ini Rohil kurang mendapat respon positif dalam pembangunan pendidikan, namun dua tahun belakangan ia berusaha melakukan pembenahan dan menganggarkan pembangunan pendidikan di daerah tersebut. Khususnya pada sekolah-sekolah yang masih berdindingkan papan. "Rohil dan Inhil merupakan daerah terbanyak Madrasah Ibtidaiyahnya, tapi sayang porsi anggaran pembangunannya minim. Untuk itu, khusus Rohil dan Inhil dan semua kabupaten dan kota umumnya menjadi tugas yang sangat berat. Kemarin saya melihat ada sekolah yang berdinding papan dan terletak di pinggir jalan aspal, tentu ini merupakna suatu yang tidak layak lagi zaman sekarang," ungkapnya. Ia menambahkan, masih adanya sekolah dan madrasah yang tidak layak dimasyarakat akibat dari pembangunan yang tidak merata, serta tidak adanya pemantauan oleh pihak pelaku pembangunan tingkat provinsi. Sehingga anggaran yang telah diberikan tidak dimanfaatkan secara maskimal. "Tahun ini kita akan langsung turun kelapangan sekaligus memberikan bantuan pembangunan pendidikan, dan saya juga sudah mengintruksikan pada bidang Mapendais Kemenag Riau agar pengusulan anggaran pembangunan madrasah lebih berdasarkan tingkat kebutuhan yang mendesak, memprioritaskan daerah terpencil dan tertinggal, serta pengawasan secara maksimal. Sehingga pembangunan pendidikan benar-benar berjalan seperti apa yang kita harapkan," jelas Asyari. (msd)