BIDANG PENAISZAWA KORDINASI PENDATAAN TANAH WAKAF DI INHU

Indragiri Hulu, (Inmas). Rabu 24 Maret 2021, Penyelenggara Zakat dan Wakaf bersama Staf Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu, H.Alpendri, S.Ag.,M.Pd.I dan Ahmad Fadli, S.Pd.I sambut dan melaksanakan pendampingan terhadap Kasi Wakaf dan Staf Bidang Penaiszawa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau terkait Koordinasi Pendataan Tanah Wakaf di Kabupaten Indragiri Hulu.
Melalui surat edaran tertanggal 7 Maret 2018, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam meminta para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi di seluruh Indonesia untuk segera berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi dalam hal pengusulan tanah wakaf menjadi objek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Seluruh jajaran Kanwil Kemenag Provinsi diminta menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Menteri Agama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 dan Nomor 9/SKB/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf.
Harta benda wakaf dilindungi hukum dan perundang-undangan negara. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf memberi kepastian hukum dan perlindungan secara menyeluruh terhadap harta benda wakaf sebagai milik publik yang tidak boleh lenyap atau mengalami penyusutan nilai.
Pengamanan tanah wakaf dan pengembangan nilai manfaat aset wakaf membutuhkan kerjasama lintas sektoral dan peran aktif masyarakat, terutama para nazhir wakaf itu sendiri. Program percepatan sertifikasi tanah wakaf adalah upaya konkrit pemerintah guna mewujudkan tertib hukum di bidang agraria dan perwakafan.
Data tanah wakaf yang lengkap akan memudahkan untuk dilakukan Sertifikasi Tanah Wakaf, demikian disampaikan H. Alpendri kepada Inmas Kankemenag Kab. Inhu.(tulang)