0 menit baca 0 %

Dr. Arya Wedakarna Silaturahmi dengan Kanwil Kemenag Riau, Soroti Program Bimas Hindu

Ringkasan: Riau (Kemenag) Anggota Komite I Bidang Hukum dan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Perwakilan Wilayah Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III, SE (M. Tru), M.Si, melaksanakan rapat kerja dan silaturahmi bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Pro...

Riau (Kemenag) – Anggota Komite I Bidang Hukum dan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Perwakilan Wilayah Bali, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III, SE (M. Tru), M.Si, melaksanakan rapat kerja dan silaturahmi bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Senin (22/9/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Kanwil Kemenag Riau ini dihadiri Kepala Bagian Tata Usaha mewakili Kakanwil, Pembimas Hindu diwakili Poniman, Ketua Tim Bagian Tata Usaha, serta para pimpinan dan ketua lembaga keagamaan Hindu se-Provinsi Riau.

Dalam kesempatan tersebut, anggota DPD RI menyampaikan tugas dan fungsinya serta menerima masukan pimpinan umat terkait Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu, serta pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan bernuansa Hindu.

“Sebagai perwakilan DPD RI saya datang ketempat ini ingin melakukan silaturrahmi dengan umat hindu dan menerima masukan untuk perbaikan pelayanan umat. ”

Sementara itu, Poniman yang mewakili Pembimas Hindu menyampaikan kondisi terkini pelayanan Bimas Hindu di Riau. Menurutnya, saat ini Bimas Hindu Kanwil Kemenag Riau memiliki 5 orang pegawai, terdiri dari 3 orang PNS, 1 orang P3K, dan 1 orang Pramubhakti. Sedangkan jumlah umat Hindu di Provinsi Riau berjumlah 744 orang.

“Berdasarkan data BPS hingga 31 Desember 2024, jumlah umat Hindu di Provinsi Riau tercatat sebanyak 744 jiwa, dengan jumlah 8 pura dan 3 sekolah minggu,” ungkap Poniman.

Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan pembinaan umat Hindu, seperti pembangunan dan pemeliharaan pura, biaya operasional, hingga pelatihan dan pembinaan keagamaan, sebagian besar didukung oleh program-program Bimas Hindu. Namun, pada tahun ini terjadi efisiensi anggaran yang mengakibatkan sejumlah kegiatan bantuan, pelatihan, dan pembinaan terhenti.

Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan perwakilan DPD RI, serta menjadi upaya untuk mendorong keberlanjutan program pembinaan umat Hindu di Provinsi Riau.