Bengkalis (Kemenag) – Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengkalis, Eny Gustinawati, turut menghadiri Forum Perangkat Daerah dalam rangka pembahasan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) tahun 2026. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis, Emilda Susanti, S.STP., M.IP, Sekretaris Dinas DPPPA, Kepala Dinas Bappeda, Kepala Kemenag yang diwakili oleh Kasubag TU, H. Zulkarnain, S.Ag, serta unsur RSUD Bengkalis, Dinas Pendidikan Bengkalis, unsur perguruan tinggi, organisasi-organisasi wanita, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Bengkalis, dan tamu undangan lainnya.
Dalam forum tersebut, Kepala Dinas PPPA, Emilda, memaparkan realisasi capaian anggaran program tahun 2023-2024. Ia menyampaikan bahwa Kabupaten Bengkalis menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT). Namun demikian, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terutama terkait isu-isu sosial yang masih marak terjadi, seperti:
1. 30% keterwakilan perempuan di legislatif.
2. Tingginya angka kekerasan terhadap anak.
3. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan.
4. Perempuan yang masih menjadi objek pornografi.
5. Praktik-praktik buruh terhadap anak.
Dan permasalahan lainnya yang masih menjadi perhatian bersama.
Dalam kesempatan tersebut, Eny Gustinawati sebagai penyuluh agama Islam turut memberikan tanggapan terhadap paparan yang disampaikan, khususnya mengenai warga binaan Lapas Bengkalis, terutama di blok wanita. Ia mengusulkan agar ada perhatian lebih terhadap mereka dengan melakukan kunjungan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan moral.
Usulan yang disampaikan oleh Eny mendapat tanggapan positif dari Kepala Dinas PPPA, Emilda. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan dan mencari solusi terbaik agar warga binaan, khususnya perempuan di Lapas Bengkalis, mendapatkan perhatian dari DPPPA.
Dengan adanya forum ini, diharapkan adanya sinergi antara berbagai pihak dalam menangani isu-isu sosial yang terjadi di Kabupaten Bengkalis serta menciptakan kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan perempuan dan anak.