Riau (Kemenag)
– Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, H. Muliardi, mengikuti
Pidato Presiden RI Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang
Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, Jumat (15/8/2025), secara daring. Sidang
yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-80
ini menyampaikan pesan penting mengenai makna kemerdekaan sejati.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara harus berdaulat secara ekonomi, mampu berdiri di atas kaki sendiri, dan mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan. “Tidak ada negara kuat yang tidak mampu memproduksi pangannya sendiri,” tegas Presiden.
Presiden juga memaparkan langkah tegas pemerintah di awal 2025, di mana Rp300 triliun dari APBN berhasil diselamatkan dari potensi penyelewengan. Anggaran yang sebelumnya tidak efisien itu dialihkan untuk program-program produktif yang langsung bermanfaat bagi masyarakat.
Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah memberikan manfaat kepada lebih dari 20 juta penerima setiap harinya. Program ini bukan hanya sekadar bantuan sosial, tetapi juga menjadi fondasi menciptakan generasi sehat, cerdas, dan produktif.
Pemerintah pun terus bekerja keras memutus ketergantungan pada impor dengan membuka 2 juta hektar sawah baru di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera, dan Papua Selatan. Selain itu, dilakukan intensifikasi pertanian melalui peningkatan produksi pangan di desa, pemangkasan birokrasi penyaluran pupuk, dan kenaikan harga beli gabah.
Usai mengikuti pidato, H. Muliardi menyatakan apresiasinya terhadap langkah pemerintah yang berpihak pada kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
“Pesan Presiden sangat relevan dengan kondisi bangsa kita saat ini. Kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan adalah pondasi bagi kemajuan negara. Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Agama siap bersinergi dalam membangun SDM unggul, berakhlak mulia, dan berdaya saing untuk mendukung cita-cita kemerdekaan sejati,” ujar H. Muliardi.
Beliau menambahkan, semangat yang disampaikan Presiden harus diterjemahkan dalam aksi nyata di setiap lini pemerintahan, termasuk di bidang pendidikan dan pembinaan keagamaan yang menjadi tugas Kementerian Agama.