Dumai (Inmas) - Setelah dibuka secara resmi kegiatan Diseminasi Pembatalan Pemberangkatan Haji Tahun 2020 Angkatan II di Kota Dumai oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Selasa, 20 Oktober 2020 di Grand Zuri Hotel Dumai. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai Drs. H. Syafwan didaulat menjadi moderator salah seorang narasumber utama yakni H. Arsad Hidayat, LC, MA yang merupakan Kasubdit Bimbingan Jemaah Haji Direktorat Bina Haji, Ditjen PHU Kemenag RI.
Kasubdit Bimbingan Jemaah Haji Direktorat Bina Haji, Ditjen PHU Kemenag RI H. Arsad Hidayat, LC, MA dalam materinya menpaparkan tentang Kebijakan Penyelenggaraan Haji dan Umrah pasca Pembatalan Pemberangkatan Haji Tahun 2020.
Menurutnya saat pra pembatalan pemberangkatan jemaah ke tanah suci ada 3 hal yang menjadi dasar pertimbangan.
Pertama, menteri urusan haji dan umrah Arab Saudi mengirimkan surat Nomor 410711030 tanggal 11 Rajab 1441 H / 6 Maret 2020 Kepada Menteri Agama RI yang meminta Menteri Agama RI untuk menunda penyelesaian kewajiban baru terkait musim haji 1441 H hingga jelasnya wabah Covid-19. Namun proses persiapan haji yang telah dilakukan tetap dapat dilanjutkan. Hanya saja, untuk perikatan dan pembayaran agar tidak dilakukan. Hal ini untuk menghindari kerugian apabila haji tidak jadi dilaksanakan.
“Ada 2 skenario penyelenggaraan haji 1441 H/ 2020 M, yakni haji dibatalkan dan atau dilaksanakan. Bila haji dilaksanakan ada dua opsi, Kuota Normal dan atau Pembatasan Kuota,” sebutnya.
Skenario Kuota Normal adalah mengasumsikan haji dilaksanakan dalam risiko pandemi yang sangat kecil. Hal ini ditandai dengan perkembangan situasi di Arab Saudi yang kian hari semakin kondusif.
Skenario ini dipersiapkan pada setiap tahapan perjalanan jemaah haji mulai dari masa sebelum pemberangkatan hingga kembali ke tanah air dan stressing yang diupayakan menekan untuk meminimalisir dampak Covid-19 hingga ke titik nol.Â
Sedangkan untuk skenario Pembatasan Kuota diasumsikan haji tetap diselenggarakan tapi dengan pembatasan kuota akibat situasi di Arab Saudi yang masih berisiko atau jemaah yang berisiko.Â
“Kuota dikurangi hingga 50 persen dengan pertimbangan ketersediaan ruang untuk mengatur sosial dan physical distancing,” terang h. Arsad Hidayat di hadapan 100 peserta.
Lebih lanjut dijelaskannya bahwa Pemerintah, KBIHU, PIHK tetap memberikan bimbingan manasik kepada jemaah haji reguler pada penyelenggaraan haji tahun 1442 H / 2021 M.
Melihat pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir, pembinaan haji diharapkannya tetap berjalan dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Apalagi Kemenag telah menyiapkan pola manasik haji dimasa pandemi ini, imbuhnya.
Disamping itu, sehubungan dengan maskapai yang telah ditetapkan sebagai penyedia transportasi udara pada tahun 1441 H/ 2020 M, akan ditetapkan kembali sebagai penyedia transportasi pada penyelenggaran haji pada tahun 1442 H/ 2021 M. Begitu juga penyedia layanan asrama haji dan pelayanan di Arab Saudi, sambungnya.
Sedangkan hasil seleksi PPIH dan kloter Arab Saudi pada tahun 1441 H/ 2020 M menjadi dasar untuk seleksi jemaah haji tahun 1442 H/ 2021 M.
Ia juga menyinggung perihal sikap Indonesia terhadap Umrah.
“Pemerintah Indonesia bersikap wait and see terhadap penyelenggaraan umrah, PPIU fokus saja ke jemaah yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi Covid-19,” pesannya.
Diakhir materi H. Arsad Hidayat meminta PPIU untuk tidak menjual paket atau menerima pendaftaran jemaah sampai dengan adanya kepastian dan keputusan dari Arab Saudi. Tutupnya
Dengan tetap menerapkan Prokes (protokol kesehatan) yang ketat, kegiatan yang dilaksanakan dalam beberapa angkatan tersebut diikuti oleh 100 orang peserta. (Arief)