Dumai (Inmas) - Menindaklanjuti Surat Undangan dari Komisioner KPAI terkait Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di lingkungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi/ Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai Drs. H. Syafwan mengikuti Kegiatan Rakornas dengan tema “Hasil Pengawasan KPAI Terkait Persiapan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) Dan Program Vaksinasi Anak Usia 12-17 Tahun Berbasis Sentra Sekolah,” melalui Aplikasi Zoom Meeting yang ditaja oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada hari Senin, 30 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 s.d 12.30 WIB dan kegiatan daring tersebut dilaksanakan pada tempat masing-masing peserta.
Dari hasil pengawasan tersebut, kata Ibu Retno Listyarti, M.Si selaku Komisioner KPAI, tidak ditemukan kasus kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) pada vaksinasi anak yang berefek berat di setiap sentra pengawasan vaksinasi anak. Kecuali di Bali, ada dua kasus anak mengalami pusing dan terjatuh setelah di vaksin, tepatnya saat observasi pascavaksin dan langsung mendapatkan pertolongan.
“Setelah diperiksa di IGD oleh dokter, ternyata anak tersebut mengaku belum sarapan dan tidur terlalu larut, sehingga pascavaksin mengalami pusing dan jatuh pingsan. KPPAD Bali sebagai mitra KPAI sudah mendatangi sekolah dan kediaman kedua anak tersebut. Saat bertemu, anak dalam kondisi sudah sangat membaik,” kata Retno pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tentang “Hasil Pengawasan KPAI terkait Persiapan PTM dan Program Vaksinasi Anak Usia 12-17 Tahun Berbasis Sentra Sekolah,” secara daring, Senin (30/08/2021).
Untuk itu, kata Retno, sekolah dapat menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan syarat sekolah/madrasah harus memastikan vaksinasi terhadap warga sekolah minimal 70%. Hal ini mengingat sudah ada program vaksinasi anak usia 12-17 tahun.
“Kalau hanya guru yang divaksin, maka kekebalan komunitas belum terbentuk, karena jumlah guru hanya sekitar 10?ri jumlah siswa. Sementara kekebalan kelompok terbentuk jika minimal 70% populasi sudah divaksin, hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan dunia, WHO,” kata Retno.
Oleh karena itu, KPAI mendorong pemerintah pusat harus memastikan percepatan dan penyediaan vaksinasi anak merata di seluruh Indonesia. Pasalnya, berdasarkan survei KPAI, anak-anak yang belum divaksin menyatakan belum mendapatkan kesempatan vaksinasi di daerahnya. Padahal hasil survei tentang persepsi peserta didik tentang vaksin anak menunjukan 88% siswa siap divaksinasi.
“Kalau anak belum divaksin, setidaknya orang tua peserta didik sudah divaksin,” ucapnya. (Arief)