Kakanwil: Ubah Paradigma Kerja Menuju Tata Kelola Pemerintahan Lebih Baik

Pekanbaru (Humas)- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Drs. H. Asyari Nur, SH, MM menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK di Kanwil Kemenag. Prov. Riau menunjukkan hasil yang memuaskan, meskipun harus ada perbaikan cara kerja di beberapa satker tertentu dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Demikian dikatakan oleh KaKanwil tatkala bertindak selaku pembina upacara mingguan, Senin (2/4). “Hasil pemeriksaan BPK beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya kejanggalan dan penyimpangan dalam pelaksaan program dan penggunaan DIPA. Meskipun demikian kita harus tetap berupaya meningkatkan dan memperbarui paradigma kerja menuju tata kelola pemerintahan lebih baik. Itu juga bermakna bahwa jajaran Kanwil sudah memahami tugas dan fungsi kerja dan mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan. Juga perlu penyeragaman pola dan standar kerja di masing-masing satker sehingga akan mempermudah pemeriksaan nanti termasuk dalam sistem pengelolaan keuangan”, jelasnya. Kakanwil dalam kesempatan itu mengingatkan karyawan untuk sesegera mungkin melaksanakan program dan kegiatan berkaitan padatnya jadwal bersempena pelaksanaan PON XVIII di Pekanbaru Riau. “Masing-masing bidang baru saja menerima DIPA-nya di awal April ini, sehingga waktu yang tersisa relatif sempit untuk menyelesaikan sampai akhir tahun, ditambah lagi pelaksanaan PON dalam tahun yang sama juga. Akan terjadi frekwensi penggunaan akomodasi dan hotel yang tinggi, sedikit banyaknya akan mempengaruhi pelaksaan kegiatan di masing-masing bidang atau satker. Dan perlu juga memperhatikan Kantor agar jangan sampai kosong karena jadwal kegiatan dan perjalanan SPPD. Harus dipilih mana yang menjadi prioritas”, katanya. Sesuai instruksi Inspektorat Jenderal Kemenag RI, Kakanwil menyampaikan bahwa para fungsional perencana sudah disebar di masing-masing satker dan bidang. Tujuannya agar di masing-masing bidang itu dapat memrogram kegiatan dengan tepat dan benar. “Harus bisa dipisahkan mana program yang tidak boleh ditinggalkan, mana yang diprioritaskan, dan mana yang bisa ditinggalkan. Karena dengan kemungkinan naiknya harga minyak dunia dan BBM dalam negeri akan terjadi pemotongan anggaran sampai sekitar 20%”, paparnya. (as).