0 menit baca 0 %

Kemenag Kuansing Dorong Anggaran TPG Guru PAI dari APBD, Ini Langkah Nyatanya

Ringkasan: Kuansing (Kemenag) - Kamis (07/08/2025), ruang kerja Seksi PAPKIS Kemenag Kuantan Singingi menjadi saksi diskusi penting soal nasib guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Kepala Seksi PAPKIS, Burdianto, menerima dua utusan guru, Mardawin dan Shanty Hapsari.

Kuansing (Kemenag) - Kamis (07/08/2025), ruang kerja Seksi PAPKIS Kemenag Kuantan Singingi menjadi saksi diskusi penting soal nasib guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Kepala Seksi PAPKIS, Burdianto, menerima dua utusan guru, Mardawin dan Shanty Hapsari. Mereka membahas penyamaan data dan usulan anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) PAI yang bersumber dari dana APBD.

Mardawin, guru PAI, bersama Shanty Hapsari selaku Ketua Forum Guru PAI Honorer SD dan SMP, membawa surat usulan resmi. Surat tersebut berisi daftar nama guru yang layak mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAI dengan pembiayaan dari APBD. Ini sebagai langkah konkret memperjuangkan kesejahteraan guru honorer yang selama ini mungkin masih termarginalkan.

"Kami ditugaskan membawa usulan ini langsung ke Dinas Pendidikan dan ke Kanwil Kemenag Riau," jelas Mardawin. Bersama Shanty, mereka menjadi perwakilan yang dipercaya oleh Seksi PAPKIS Kemenag Kuansing untuk mengawali proses administratif tersebut. Langkah ini diharapkan menjadi pintu masuk pengakuan dan pembiayaan layak bagi guru PAI honorer.

Burdianto menyatakan dukungannya terhadap perjuangan ini. “Kita berkomitmen memperjuangkan hak guru-guru PAI, khususnya yang belum tersentuh TPG. APBD bisa menjadi solusi sementara sebelum pusat turun tangan,” ungkapnya. Menurutnya, upaya ini adalah bentuk kolaborasi antara pemerintah, guru, dan lembaga pendidikan demi masa depan pendidikan agama.

Usulan tersebut akan diajukan ke dua institusi penting: Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga (Disdikpora) Pemkab Kuansing di Teluk Kuantan serta Kanwil Kemenag Provinsi Riau di Pekanbaru. Dengan menyertakan data valid, mereka berharap proses persetujuan anggaran TPG dapat berjalan cepat dan efektif.

Shanty Hapsari mengungkapkan harapannya, “Kami membawa suara guru-guru honorer yang berharap keadilan. Semoga ini bukan sekadar wacana, tapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk anggaran yang nyata.” Ia juga menegaskan bahwa para guru telah menunggu cukup lama untuk mendapatkan hak profesinya.

Langkah ini menjadi awal perjuangan kolektif para guru honorer PAI untuk mendapatkan pengakuan melalui TPG. Semua pihak berharap agar komunikasi lintas instansi berjalan baik. Dengan kolaborasi yang solid, perubahan nyata di lapangan bukan hal mustahil—karena guru adalah ujung tombak mencerdaskan bangsa. (YZG)