Kemenag Riau Konsultasi Perbendaharaan ke Dirjen Keuangan RI

Pekanbaru (Humas)- Untuk mengoptimalkan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Riau, Subbag Keuangan dan IKN bagian Tata Usaha Kemenag Riau, 22-24 Juli 2010 akan melakukan Konsultasi Perbendaharaan dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ke Direktorat Jendral Keuangan RI dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. Kegiatan tersebut akan diikuti oleh bendahara, staf pengelola keuangan dan Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) di setiap bidang dengan ketua rombongan langsung oleh Kabag TU Kemenag Riau, Drs H Albakiran Balim didampingi oleh Kasubbag Keuangan dan IKN, H Jasri SE. Untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan kegiatan Konsultasi tersebut, Selasa (20/7) kemarin menggelar rapat persiapan di Aula Kemenag Riau. Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenag Riau, Drs H Asyari Nur SH MM, didampingi oleh Ketua Romobongan Drs H Albakiran Balim dan Ka Subbag Kepegawaian Drs Asmuni MA dan dihadiri semua peserta yang akan ikut dalam konsultasi tersebut. "Konstultasi Perbendaharaan ini hendaknya benar-benar dimanfaatkan untuk mengkonsultasikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan keuangan, mulai dari pencairan dana keuangan, dana bantuan, dan lain sebagainya. Selain itu kita juga berharap, melalui studi ini staf keuangan di Kemenag Riau nantinya bisa melakukan pengawasan keuangan ke satuan kerja (satker) yang ada, termasuk harus ahli melakukan pemeriksaat keuangan terhadap anggaran yang telah dicairkan," ungkap Asyari. Menurutnya, pengelolaan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu instansi atau perusahaan pada suatu periode akuntansi. Ini dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja sebuah instansi pemerintah atau swasta. Untuk itu, permasalahan-permasalahan yang masih ada di keuangan harus ditekan atau dihilangkan. "Jika keuangan lancar maka segala sesuantunyapun dapat berjalan lancar, termasuk kegiatan di Satker maupun pengeluaran bantuan-bantuan sosial keagamaan," ujarnya. (msd)