Kemenag Riau Minta DPD RI Tindak Lanjuti Wacana Madrasah Internasional Dumai

Pekanbaru (Humas)- Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Riau meminta agar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI untuk menindaklanjuti wacana Madrasah Internasional Kota Dumai. Karena, sebelumnya presiden sudah merekomendasikan Kota Dumai termasuk salah satu diantara lima daerah lainnya yang menjadi fokus pendirian sekolah Madrasah Internasional, namun oleh Menteri Agama (Menag) beberapa waktu lalu rencana yang sudah di MoU kan tersebut dibatalkan. "Program Kemenag untuk mebangun madrasah Internasional di Dumai sudah berjalan sejak 2008 lalu, bahkan penandatanganan MoU pun telah dilaksanakan. Namun saat Menteri Agama melakukan peninjauan ke Dumai program tersebut di Batalkan. Untuk itu, dikesempatan ini kami harap DPD RI dapat menindaklanjuti hal ini agar program madrasah internasional di Dumai dapat dilanjutkan, karena sudah disetujui presiden pada waktu itu," ungkap Ka Kanwil Kemenag Riau, Drs H Asyari Nur SH MM, Selasa (5/10) pada Kunjungan Kerja (Kunker) Anggota Komite III DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2010 di Kanwil Kemenag Riau. Menurut Asyari, Madrasah bertaraf Internasional akan tersebar di beberapa daerah antara lain, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimatan Selatan, Sulawesi Selatan termasuk kota Dumai. Namun untuk kota Dumai dibatalkan oleh Menag, padahal pembangunan Madrasah tersebut sudah berjalan dengan anggaran yang habis sudah mencapai Rp9 Miliar. Sekitar tahun 2008 lalu, wacana madrasah internasioal akan dikembangkan di seluruh tanah air, madrasah ini memiliki ciri khas penggabungan antara ide pesantren dengan sekolah modern dengan sistem asrama. Dimana siswa diwajibkan tinggal di asrama untuk memperoleh kemampuan-kemampuan yang dipersyaratkan, seperti menguasai komunikasi nasional bahasa Indonesia, komunikasi internasional Islam bahasa Arab dan komunikasi global dalam bahasa Inggris. Pada saat itu, diwacanakan di setiap provinsi sekurang-kurangnya ada satu MAN bertaraf Internasional yang akan mendidik anak-anak dari kabupaten-kota madya di provinsi itu untuk menjadi insan-insan yang berwawasan keagamaan cukup bagus, mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam yang baik, bermoral tinggi dan intelektualitasnya juga bagus. Siswa-siswa yang masuk madrasah internasional diutamakan bukan karena latar belakang ekonomi dan latar belakang sosialnya, tapi potensi yang bersifat intelektualnya. Sehingga kesempatan terbuka untuk semua kalangan. "Tujuan utama dari madrasah internasional ini adalah Science and Technology Equity Programme, maka siswanya dibiayai oleh pemerintah daerah sementara fasilitas dan operasional dibiayai oleh Dirjen Pendidikan Islam," ungkap Asyari sesuai apa yang disampaikan oleh pihak pusat saat itu. Terhadap wacana Dumai menjadi salah satu lokasi pendirian Madrasah Internasional tentunya mendapat respon baik sekali, karena itu akan membangun citra dan kualitas pendidikan Islam dalam meningkatkan mutu SDM di Dumai dan wilayah sekitarnya. Anggaran awal untuk pembangunan madrasah tersebut sebesar Rp3,5 M. Dengan total anggaran yang dibutuhkan Rp300 M diatas lahan 20 Ha. Namun ditengah perjalanan, rencana Madrasah Internasional di Dumai dibatalkan. Menyikapi hal tersebut, ketua rombongan DPD RI, Hj Istigsarah SH MA, berjanji akan menindaklanjuti hal tersebut dengan minta informasi lebih lanjut tentang prorgam Madrasah Internasional, khususnya di Kota Dumai. "Kita akan membicarakannya di Komite III DPD RI, termasuk mengkonfirmasi ulang ke pusat kenapa Madrasah Internasional di Kota Dumai dibatalkan," ungkapnya. (msd)