Kemenag Riau Sosialisasikan Tata Keuangan Berkualitas pada Kemenag dan Satker se Riau

Pekanbaru (Humas)- Untuk mencapai tata pengelolaan keuangan berkualitas dan Laporan Keuangan Wajar Tampa Pengecualian (LK- WTP) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Ka Kanwil Kemenag) Provinsi Riau, Drs H Asyari Nur SH MM didampingi oleh Kasubbag TU, Drs H Albakiran Balim melakukan acara sosialisasi APBN Perubahan dan tata pengelolaan keuangan berkualitas tahun 2010, Senin (6/9) di Aula Kemenag Riau. Ka Kanwil Riau, Drs H Asyari Nur SH MM, pada pertemuan tersebut mengakui terjadinya pengelolaan keuangan yang tidak maksimal. Sehingga pada per Agustus 2010 kemarin realisasi anggaran tidak mencapai target yang seharusnya. Kondisi tersebut dipicu oleh berbagai macam sebab, diantaranya tidak singkronnya laporan dan realisasi anggaran, adanya perubahan kebijakan dan lain sebagainya. Untuk itu, ia meminta agar Kemenag Kabupaten dan Kota se Provinsi Riau untuk dapat melakukan perbaikan-perbaikan pengelolaan dan laporan keuangan untuk bisa mengelola LK secara berkualitas. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan Kemenag tahun 2009 oleh BPK RI, opini yang diperoleh adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) "Kabupaten dan Kota harus melaksanakan prosedur tata keuangan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan. Segala jenis pembayaran gaji pegawai, gaji honor, dan pembayaran batuan-bantuan sosial lainnya harus sesuai Juknis. Jika pembayaran dilakukan diluar ketentuan yang ada itu berarti telah menyalahi aturan dan melanggar Undang Undang. Tentunya resiko harus ditanggung oleh Kemenag yang bersangkutan," tegasnya. Untuk memperoleh opini LK- WTP memiliki kriteria yang telah ditetapkan, yaitu Reliable atau dapat dipercaya informasinya karena disusun melalui sistem akuntansi yang andal. Traceable yaitu disusun berdasarkan data yang dapat ditelusuri sumbernya. Auditable atau dapat diaudit dan Time table atau penyampaian laporan tepat waktu. Selain itu, kata Asyari perlu komitmen bersama untuk melakukan perbaikan pengelolaan kas, perbaikan pengelolaan persediaan, perbaikan pengelolaan PNBP, perbaikan penggunaan bagan Akun Standar, perbaikan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), perbaikan penyusunan laporan keuangan, peningkatan koordinasi dengan Instansi dan Unit Terkait, peningkatan komitmen kuasa pengguna anggaran, penyederhanaan jumlah Satker sesuai dengan restrukturisasi program dan kegiatan, dan penguatan tenaga Akuntansi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota. "Lima pilar untuk mencapai WTP, yaitu komitmen pimpinan untuk menggerakkan fungsi organisasi, Inspektorat Jenderal sebagai quality assurance, Sekretariat Jenderal, khususnya Biro Keuangan dan BMN sebagai pusat penggabungan data transaksi keuangan dan BMN dan penyusunan LK Kemenag, pimpinan PTAN dan Ka Kemenag Kabupaten/Kota selaku pengelola PNBP Pendidikan dan NR dan pimpinan Satker selaku KPA dan ujung tombak penyusunan laporan keuangan," ungkap Asyari dan berharap setelah sosialisasi dilaksanakan semua kabupaten/ kota menandatangani komitmen bersama untuk mewujudkan pengelolaan kuangan berkualitas tahun 2010. (msd)