Siak (Inmas) – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak, Drs. H. Muharom mengikuti Rapat Koordinasi Pendidikan Islam se - Prov. Riau yang dilaksanakan di Convention Hall Islamic Center Masjid Agung Madani Pasir Pengarayan Rokan Hulu, Rabu (24/2/21). Kegiatan ini dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Dr. H. Mahyudin, MA, Anggota Komisi VIII DPR RI Dr. H. Ahmad, M. Si.
Kegiatan yang tetap menerapkan Protokol Kesehatan tersebut diikuti oleh Jajaran Kementerian Agama Prov. Riau, Kepala Kantor Kemenag Kab/ Kota Se Riau, Kepala Madrasah, Penyuluh Agama dan Pimpinan Pondok Pesantren di Riau. Seperti dikutip dari laman cakaplah.com, Mahyudin mengatakan rakor ini bertujuan untuk menyatukan persepsi sekaligus menyerap aspirasi dari kemenag kabupaten/kota se-Riau. Dalam rakor pendidikan Islam tersebut sebagian besar Kemenag se-Riau masih menyuarakan terkait rendahnya insentif guru non-PNS non-sertifikasi yang diberikan Kementerian Agama.
Selain insentif bagi guru Agama non PNS, aspirasi yang disuarakan Kemenag Kabupaten/kota se-Riau adalah pembangunan fisik Program Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pasalnya banyak usulan pembangunan fisik baik kantor KUA, madrasah dan Kantor Pelayanan Haji terpadu tidak bisa diproses karena tanah tersebut belum bersertifikat atas nama Kementerian Agama.
Menanggapi Aspirasi tersebut, Achmad menyatakan akan memperjuangkan peningkatan insentif bagi guru non PNS melalui anggaran Kementerian Agama di APBN 2022. Selain insentif, sarana prasarana madrasah juga akan diupayakan termasuk Bantuan Operasional (BOP) non Fisik yang tahun 2020 lalu berhasil dikucurkan hingga Rp14,8 miliar ke Pondok Pesantren dan madrasah se-Riau agar mampu bertahan di tengah Pandemi Covid-19. "BOP ini sangat dirasakan manfaatnya oleh madrasah dan Ponpes paling tidak untuk membayar kebutuhan operasional madrasah seperti listrik, air, internet dan lain sebagainya. Kita akan dorong program ini ditingkatkan," jelasnya.
Terkait keluhan sebagian kemenag yang tak mendapat program SBSN karena aset lahan belum bersertifikat atas nama Kementrian Agama, Achmad siap memfasilitasi dengan pemerintah provinsi untuk mendorong pemerintah daerah segera memperjelas status hibah lahan dengan mensertifikatkan lahan itu atas nama Kementrian Agama. "Begitu juga dengan tanah madrasah yang statusnya masih tanah wakaf kita akan dorong BPN dan Badan Wakaf Indonesia membantu ini, sehingga aset lahan seperti madrasah yang berdiri di lahan wakaf bisa disertifikatkan atas nama Kementrian Agama sehingga bisa mendapatkan program SBSN" pungkasnya seperti dilansir laman cakaplah.com. (Hd)