Kepala KUA Kec. Bathin Solapan Ikuti Saraloka Nasional BKM Tahun 2025

Bathin Solapan (Kemenag) - Dalam rangka memperkuat kolaborasi multipihak dalam ikhtiar menjadikan masjid yang semakin berdaya dan berdampak sebagai implementasi Asta Protas Menteri Agama, Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Kepala KUA Kec. Bathin Solapan H. Surianto mengikuti Sarasehan Kemasjidan dan Lokakarya (Saraloka) Nasional BKM  Tahun 2025 selama tiga hari sejak Senin – Rabu, 07-09 Juli 2025 secara daring zoom meeting. selain itu akan ada sesi diskusi dengan menghadirkan sejumlah narasumber. 

Sarasehan Kemasjidan dan Lokakarya Nasional BKM 2025 ini, bertajuk “Kolaborasi Pentahelix untuk Masjid Berdaya Berdampak”, serta Kick-off FOREMOST (Family Orientation at the Mosque’s Site) diikuti oleh Kepala Kankemenag Kab/Kota/Ketua BKM Kab/Kota, Kepala KUA/Ketua BKM Kecamatan, dan Ketua BKM Kelurahan/Desa seluruh Indonesia.

Kementerian Agama menekankan penguatan peran masjid sebagai pusat kesejahteraan umat melalui pengelolaan yang profesional, kolaboratif, dan partisipatif, di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.

"Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga merupakan ruang sosial dan kultural umat Islam," kata Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag Arsad Hidayat dalam Sarasehan Kemasjidan dan Lokakarya Nasional di Jakarta.

Arsad menyampaikan, masjid memiliki potensi besar sebagai pusat pendidikan, pelayanan sosial, penguatan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Ia mencatat, saat ini terdapat sekitar 695 ribu masjid dan mushala, serta lebih dari 28 ribu lembaga Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang tersebar di seluruh Indonesia.

amun demikian, menurut dia, pengelolaan masjid masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam merespons isu-isu aktual seperti kemiskinan, perceraian, pinjaman daring, hingga rapuhnya institusi keluarga.

Untuk itu, Kemenag mendorong sejumlah langkah strategis. Pertama, menjalin kolaborasi multipihak dengan menjadikan masjid sebagai pusat kesejahteraan umat.

Kedua, memperkuat koordinasi antara BKM pusat dan daerah dalam menyusun arah kebijakan kemasjidan tahun 2025.

Langkah ketiga adalah menggali isu-isu aktual seputar kemasjidan dan persoalan sosial serta keluarga, untuk kemudian dirumuskan menjadi solusi yang kontekstual.

"Keempat, menyusun panduan program atau kegiatan kemasjidan yang aplikatif dan dapat diterapkan oleh BKM di berbagai daerah," kata dia.

Melalui kegiatan tersebut, Kemenag berharap masjid dapat memainkan peran sentral dalam membangun masyarakat Islam yang sejahtera, harmonis, dan berdaya.