Kesenjangan Ekonomi dan Politik Picu Konflik Keagamaan

Pekanbaru (Humas)- Diantara faktor pendorong konflik agama adalah kesenjangan ekonomi dan ketidak adilan sosial dapat memicu terjadinya konflik agama. Selain itu, karena agama dijadikan politisasi dan merebaknya budaya yang bertentangan dengan nilai- nilai moral, sebagai dampak pengaruh dari arus globalisasi. Demikian diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Ka Kanwil Kemenag) Provinsi Riau, Drs H Asyari Nur SH MM, Selasa (15/3) saat menjadi nara sumber pada acara Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama se Riau ditajah oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan masyarakat Riau, di Hotel Dian Graha Pekanbaru. Menurutnya, selain faktor ekonomi dan politik masih banyak faktor- faktor lain yang dapat menimbulkan kesenjangan dan konflik agama, seperti pendirian rumah ibadah yang tidak prosedural, penyiaran agama yang menyimpang, bantuan luar negeri yang tidak jelas, perkawinan beda agama, perayaan besar hari besar keagamaan, penodaan agama dan munculnya aliran- aliran sempalan di masyarakat. "Sedikit saja permasalahan yang terjadi di masyarakat jika tidak disikapi secara tepat dapat memicu konflik, khususnya yang berkaitan dengan keagamaan. Untuk itu, perlu upaya bersama untuk menciptakan suasana tertib dan aman di masyarakat," ungkapnya. Asyari mengatakan, selaku instansi pemerintah, arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional dibidang keagamaan meliputi upaya peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama. "Sedangkan untuk mengeluarkan fatwa atau larangan merupakan kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI)," tegasnya. Indikator kerukunan yang diharapkan dimasyarakat saat ini, kata Asyari, meliputi kehidupan beragama berjalan pada proporsi masing- masing dengan baik, kecurigaan berkungan, saling menghormati dan menghargai, kebersamaan terjalin dengan baik dan taat pada ketentuan. "Jika indikator tersebut terpenuh secara keseluruhan, konflik keagamaan tidak akan terjadi," pungkasnya. (msd)