0 menit baca 0 %

Muliardi dan Jajaran Ikuti Rakor, Menag Tekankan Reformasi Digital di Kemenag

Ringkasan: Riau (Kemenag) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, H. Muliardi, bersama Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang, dan pejabat administrasi Kanwil Kemenag Riau, Selasa (2/9/2025), mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Agama RI yang digelar secara hybrid.Rapat yang dipusatk...

Riau (Kemenag)– Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, H. Muliardi, bersama Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang, dan pejabat administrasi Kanwil Kemenag Riau, Selasa (2/9/2025), mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Agama RI yang digelar secara hybrid.

Rapat yang dipusatkan di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, ini dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar beserta jajaran, di antaranya Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, Staf Ahli Menag Faisal, Staf Khusus Menag Ismail Cawidu, para Tenaga Ahli Menag, Kepala Biro Umum Aceng Abdul Azis, serta Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Thobib Al Asyhar.

Dalam arahannya, Menag memberikan pesan khusus kepada para pejabat pengadaan barang dan jasa (barjas) di lingkungan Kemenag. Ia menegaskan pentingnya proses pengadaan yang transparan dan bebas dari praktik monopoli.

“Tidak boleh ada monopoli dalam pengadaan barang dan jasa. Semua proses harus dijalankan secara terbuka, bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal, agar transparansi benar-benar terjaga,” tegas Menag.

Selain itu, Menag juga menyoroti pentingnya digitalisasi birokrasi sebagai bagian dari reformasi kerja di lingkungan Kemenag. Menurutnya, efisiensi tidak hanya soal penghematan anggaran, tetapi juga menyangkut efektivitas waktu, tenaga, serta tata kelola administrasi.

“Kita harus menuju paperless office. Arsip dan laporan harus digital agar hemat waktu, hemat tempat, dan terkoordinasi dengan baik. Tidak perlu lagi menunggu laporan dengan bertemu langsung, kalau bisa berbasis sistem,” ujarnya.

Menag berharap dengan penerapan transparansi dan digitalisasi, Kementerian Agama dapat menjadi contoh birokrasi modern yang bersih, akuntabel, dan melayani masyarakat secara lebih cepat dan efektif.