Riau (Kemenag)- Indonesia adalah negara yang religius dan majemuk, sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk bisa menjaga keseimbangan antara hak-hak beragama dan komitmen menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Muliardi saat menjadi narasumber kegiatan Sosialisasi Moderasi Beragama dikalangan Guru Agama Kota Pekanbaru, Kamis (12/9/2024) di Hotel Royal Asnof Pekanbaru menekankan 3 tantangan kehidupan bernegara saat ini.
Pertama, berkembangnya sikap, cara pandang dan praktik beragama yang ekstrim. Kedua, berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas kebenaran tafsir agama. Dan ketiga, berkembangnya praktik beragama yang tidak selaras dengan kecintaan bernegara dalam bingkai NKRI.
“Moderasi beragama ini diharapkan hadir menjadi solusi dari tantangan bernegara tersebut. Karena moderasi beragama mendorong untuk memperkuat esensi ajaran agama dalam bermasyarakat, mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan keberagamaan, dan untuk merawat keindonesiaan,” tegas Muliardi pada acara yang ditaja oleh oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Riau.
Sementara itu dalam laporan Ketua Panitia Pelaksana Kamarudin, menyampaikan, kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk dukungan FKUB Provinsi Riau sebagai mitra pemerintah untuk mensukseskan program moderasi beragama yang diusung pemerintah untuk menjaga keharmonisan dan memperteguh kerukunan antar umat beragama, antar sesama pemeluk agama dan antar umat beragama dengan pemerintah.
“Kegiatan diikuti oleh 60 orang peserta yang berasal dari guru agama non formal lintas agama dan penyuluh agama lintas agama, dan dihadiri oleh para tokoh lintas Agama Provinsi Riau,” jelasnya.
Kamarudin menambahkan, kegiatan yang dibuka oleh Sekdaprov Riau SF Hariyanto menghadirkan narasumber dari Kanwil Kemenag Riau, FKUB Provinsi Riau Rasyidi Hamzah, Akademisi UIN Suska M Ridwan Hasbi, dan Kapolresta Pekanbaru diwakili oleh Wakapolres Henky Poerwanto.
Sosialisasi Moderasi Beragama ditandai dengan dialog dan saat sesi tanya jawab. Salah seorang peserta Kei Tjing mengajukan pertanyaan yang cukup menarik yaitu sejauh mana wacana Kantor Urusan Agama (KUA) digunakan untuk seluruh agama?. Muliardi menjelaskan, Kantor KUA secara administrasi pada prinsipnya dimungkinkan untuk dapat melayani seluruh unit eselon I yang ada di Kementerian Agama dan diharapkan dapat berperan menjadi ujung tombak dan pencegahan konflik- konflik antar dan intern umat beragama melalui para penyuluh agama. (*)
