Indragiri Hulu (Kemenag) – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu, Darwison, bersama Kasubbag Tata Usaha dan Kasi Bimas Islam, melaksanakan pembinaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II di Aula Kantor Kemenag Indragiri Hulu pada Selasa (28/10/2025). Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman ASN terhadap nilai dasar pelayanan publik, integritas, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan dan kemasyarakatan.
Dalam arahannya, Darwison menegaskan bahwa PPPK merupakan bagian dari garda terdepan dalam memberikan pelayanan keagamaan yang berkualitas kepada masyarakat. Menurutnya, aparatur Kementerian Agama harus memiliki semangat pengabdian yang tinggi, disertai tanggung jawab moral dan etika profesi dalam menjalankan amanah negara.
“ASN di lingkungan Kemenag bukan sekadar pelaksana administrasi, tetapi juga pelayan umat. Setiap langkah kerja kita berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini. Karena itu, profesionalitas dan integritas harus menjadi landasan utama,” ujar Darwison.
Ia juga menambahkan bahwa pembinaan ini bukan hanya bentuk penyegaran birokrasi, tetapi upaya berkelanjutan dalam membentuk aparatur yang memiliki orientasi pelayanan publik berbasis nilai-nilai moderasi beragama. “Kita ingin memastikan PPPK memahami peran strategis mereka dalam menjaga keharmonisan umat beragama sekaligus menjadi teladan di tengah masyarakat,” lanjutnya.
Sementara itu, Kasubbag Tata Usaha menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan ini akan rutin dilakukan sebagai bagian dari penguatan kapasitas ASN. Dengan pembinaan tersebut, diharapkan para PPPK mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan mutu pelayanan, khususnya di bidang pendidikan, penyuluhan, dan bimbingan masyarakat Islam.
Melalui kegiatan ini, Kemenag Indragiri Hulu berharap lahir aparatur yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki jiwa pengabdian dan kepedulian sosial tinggi. Dampaknya diharapkan terasa langsung oleh masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan humanis, sejalan dengan misi Kemenag dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan berorientasi pada umat.