Rohul Urutan Kelima Tingkat Kerawanan Kerukunan Beragama di Riau

Rokan Hulu (Humas)- Salah satu persoalan keagamaan yang dihadapi umat Islam Indonesia sekarang ini salah satunya adalah lahirnya aliran- aliran sempalan dan gerakan radikalisme keagamaan yang bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Gerakan nii telah menyita perhatian masyarakat akhir- akhir ini dan telah menjadi kontroversi dalam masyarakat serta menimbulkan keresahan dan ketidak kenyamanan dalam masyrakat. "Saya ingin tegaskan bahwa gerakan NII, baik secara terang- terangan maupun terindikasi tidak ditemukan di kabupaten Rokan Hulu," demikian disampaikan Ka Kanwil Kementerian Agama Propinsi Riau, Drs H Asyari Nur, SH MM, ketika membuka dialog kerukunan umat beragama di Kabupaten Rokan Hulu pekan lalu di Hotel Sapadia Pasir Pangaraian yang diikuti para camat, Kepala KUA, dan tokoh lintas agama se Rokan Hulu. Asyari Nur lebih menjelaskan, ditinjau dari sisi kerawanan kerukunan umat beragama, Kabupaten Rokan Hulu menempati urutan ke 5 dari 12 kabupaten / kota di propinsi Riau. Untuk itu, jajaran pemerintah daerah, kementerian Agama, tokoh agama dan tokoh masyarakat agar berhati-hati dan arif dalam mengelola dan mengantisipasi kerukunan umat beragama sebab kerawanan kerukunan umat beragama dapat mengganggu kerukunan nasional dan bahkan dapat memicu disintegrasi bangsa. Sementara itu bupati Rokan Hulu yang diwakili oleh asisten II, H Jasman Nasution SH, MH, menyambut baik acara dialog kerukunan, sebab persoalan kerukunan juga menjadi perhatian pemerintah daerah Rokan Hulu melalui FKUB Kabupaten Rokan Hulu. "Pemda Rokan Hulu menyadari bahwa Rokan Hulu telah menjadi salah satu tujuan masyarakat untuk mencari penghidupan. Akibatnya, masyarakat Rohul menjadi heterogen, baik dari sisi agama, etnis, sosial upaya maupun asal usul," ungkapnya. Ditambahkan Ka Kankemenag Rokan Hulu, Drs H AhMad Supardi Hasibuan MA menyatakan bahwa ada banyak penyebab terjadinya konflik umat beragama, antara lain pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, perayaan agama yang berlebihan, perkawinan beda agama, bantuan luar negeri dan lain sebagainya. (ash edit by msd)