0 menit baca 0 %

Silaturrahim Anggota DPD RI Dengan Kakanwil: Sepakat Tingkatkan Pembangunan Agama dan Keagamaan di Riau

Ringkasan: Pekanbaru, 21/6 (Humas)- Dalam rangka silaturrahim di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Jl. Sudirman No. 235 Pekanbaru, Senin pagi (21/6), salah seorang anggota DPD RI Dra. Hj. Maimanah Umar berkesempatan bertemu dengan Kakanwil Kemenag Riau Drs.
Pekanbaru, 21/6 (Humas)- Dalam rangka silaturrahim di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Jl. Sudirman No. 235 Pekanbaru, Senin pagi (21/6), salah seorang anggota DPD RI Dra. Hj. Maimanah Umar berkesempatan bertemu dengan Kakanwil Kemenag Riau Drs. H. Asyari Nur SH MM didampingi oleh Kasubbag Hukmas dan KUB Drs. H. Ahmad Supardi Hs, MA. Dalam bincang non formal itu terungkap beberapa masalah aktual di antaranya penyelenggaraan Haji di Indonesia khususnya usulan Kakanwil untuk membentuk Embarkasi Pekanbaru. "Sebenarnya Riau sudah layak memiliki embarkasi Haji sendiri yang terpisah dari Embarkasi Batam, sebab jamaah asal Provinsi Riau lebih banyak jumlahnya dibanding Batam atau Kepulauan Riau. Paling tidak kita memiliki 5000 an jamaah dibanding daerah lain yang hanya mencapai seribuan. Namun ke depan harus tersedia sarana/prasarana layaknya sebuah pelabuhan udara internasional, terutama mampu menampung pesawat besar dan berbadan lebar", tutur Asyari Nur. Asyari juga menyinggung masalah pentingnya menyebarkan akses pendidikan secara merata ke daerah rawan konflik dan terpencil seperti di Tapung, Bagan Batu, Duri, dan Selenceng. "Daerah-daerah tersebut selama ini dianggap sebagai wilayah rawan baik terhadap konflik maupun akses pendidikan. Apalagi di daerah perbatasan Jambi-Riau seperti Selenceng sangat sulit dicapai komunikasi dan transportasi, sehingga akses ke sana menjadi tertutup", kata Asyari. Oleh karena itu Asyari Nur mengusulkan kepada DPR Pusat melalui Hj. Maimanah Umar sebagai anggota DPD utusan Riau untuk menyampaikan aspirasinya ke pusat. Karena persoalan pendidikan dan pemberdayaan desa-desa kritis dan tertinggal merupakan kewajiban semua pihak untuk menanggulanginya agar tidak adalah lagi desa-desa kritis baik secara akidah maupun sosial ekonomi. Dan akses terdekat kepada pusat adalah melalui perpanjangan tangan anggota DPD. Demikian seperti diungkap Kakanwil Kemenag Riau di ruang kerjanya. Sedangkan anggota DPD RI utusan Riau Dra. Hj. Maimanah Umar menyingging masalah penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang selama ini dianggapa terlalu mahal dan cukup membebani Jemaah Calon Haji. "BPIH selama ini menjadi masalah karena dianggap teralu mahal. Padahal sebagaian besar biaya yang dihabiskan diperuntukkan bagi ongkos transportasi. Karena itu biaya tersebut bisa dipangkas dengan menurunkan atau meletakkan harga karcis pesawat yang kompetitif. Apalagi cukup banyak maskapai penerbangan lain yang sanggup melayani transportasi haji seperti Lion dan Batavia dengan harga berpatutan", kata Maimanah. Beliau juga mengharapkan agar pengelolaan DAU bisa lebih transparan dan merata. Disamping itu juga diminta agar Kanwil Kemenag Riau lebih meningkatkan pembangunan dan pengembangan madrasah. Banyak masalah pembangunan agama dan keagamaan terungkap dari silaturrahim dua tokoh yang namanya cukup dikenal oleh masyarakat Riau. Namun mereka sepakat agar persoalan-persoalan yang mencuat bisa diselesaikan dalam Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan DPD RI asal Riau. (as).