Bandung - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU)
Kemenag menggelar Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M.
Menag Yaqut Cholil Qoumas meminta agar skema penetapan istithaah kesehatan
jemaah haji dimatangkan.
"Istithaah jemaah yang paling jadi persoalan adalah istithaah
kesehatan. Saya usul, istithaah kesehatan mendahului pelunasan," pesan
Menag Yaqut Cholil Qoumas di Bandung, Rabu (6/9/2023).
Hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tb Ace Hasan
Syadzily, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, Dirjen Penyelenggaraan Haji
dan Umrah Hilman Latief, para pejabat Eselon I Kemenag, staf ahli dan staf
khusus Menteri Agama, anggota Badan Pengelola Keuangan Haji Acep Riana
Jayaprawira, serta anggota Amirul Haji 1444 H/2023 M.
Rakernas mengangkat tema 'Penguatan Istithaah menuju Kemandirian dan
Ketahanan Jemaah Haji Indonesia'. Menurut Menag, pada haji 2023, jemaah
melakukan pelunasan terlebih dahulu, baru melakukan pemeriksaan kesehatan.
"Biasanya jemaah jika sudah kadung lunas, tidak enak kalau tidak
diloloskan," sebut Gus Men, panggilan akrabnya.
Gus Men minta persoalan skena penetapan istithaah kesehatan ini
dikaji. Gus Men sadar bahwa usulan ini tidak populer, sehingga harus
dikomunikasikan dengan baik kepada jemaah.
"Ini mungkin tidak mudah karena kita akan berhadapan dengan
jemaah saat ini. Tapi jika ini berjalan, akan memudahkan penyelenggaraan haji
di masa mendatang. Tidak apa-apa kita mendapat beban sekarang tapi di masa
mendatang akan lebih mudah," ujar Menag.
"Ini dibicarakan, sekaligus bagaimana cara penyampaian yang
paling tepat dan baik ke jemaah agar istithaah kesehatan ini bisa diterima dan
dijalankan dengan baik," sambungnya.
Selain istithaah, Gus Men minta Rakernas Evaluasi ini juga membahas
sejumlah terobosan pelaksanaan haji di masa mendatang. Secara khusus, Menag
menyebut pentingnya meninjau ulang masa tinggal jemaah agar bisa lebih pendek.
Menurutnya, hal itu diharapkan bisa lebih menekan biaya haji.
"Jika bisa diperpendek, jemaah akan merasa senang. Tolong dicari
bagaimana cara memperpendek. Paling tidak 35 hari," ucap Gus Men.
Masa tinggal petugas juga menjadi sorotan. Gus Men minta pola
penugasan diatur ulang. Selama ini, petugas dalam satu Daerah Kerja (Daker)
berangkat secara bersama-sama sejak awal dan pulang juga bersama-sama pada
akhir operasional.
"Akibatnya setelah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina,
banyak petugas yang kelelahan dan mengalami kejenuhan," kata Menag.
"Bisa dibahas skema pemberangkatan petugas dalam dua gelombang.
Gelombang pertama pulang seminggu setelah Armuzna pulang. Gelombang kedua berangkat
seminggu sebelum Armuzna. Sehingga, saat Armuzna petugas kumpul dalam energi
yang masih penuh," lanjutnya.
Menag juga minta agar Ditjen PHU meningkatkan koordinasi dan
komunikasi dengan Komisi VIII DPR. Menag mengingatkan agar jajarannya tidak merasa
bisa kerja sendiri.
"Komisi VIII bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mereka biasa
ketemu konstituen. Mereka mendapat masukan yang perlu kita dengar untuk
dicarikan solusinya," tandasnya.
Dukungan Komisi VIII
Usulan Menteri Agama agar penetapan istithaah jemaah dilakukan sebelum
pelunasan biaya haji disambut baik oleh Komisi VIII DPR. Wakil Ketua Komisi
VIII DPR Tb Ace Hasan Syadzily menilai usulan itu sangat tepat.
"Gus Men melontarkan usulan melakukan screening terlebih dahulu
sebelum pelunasan. Ini sangat baik dan akan dipertimbangkan oleh kami dalam
proses penyelenggaraan haji 2024," ujar Tb Ace Hasan Syadzily.
Sejalan dengan itu, Komisi VIII berkomitmen untuk membahas evaluasi
penyelenggaraan haji lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, pria
yang akrab disapa Ace ini juga ingin pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah
Haji (BPIH) dipercepat.
"Kami menargetkan pembahasan BPIH 1445 H bisa diselesaikan antara
Oktober atau November 2023. Sehingga ada waktu uang cukup bagi proses
penyelenggaraan ibadah haji 2024," tegasnya.
Ace berharap Rakernas Evaluasi ini bisa mencari dan menemukan hal-hal
yang dirasakan jemaah perlu diperbaiki. Hal itu penting untuk perbaikan
kualitas pelayanan di tahun mendatang.
"Komisi VIII juga punya catatan dan itu bagi kami perlu terus
diperbaiki. Terima kasih atas kerja keras Kementerian Agama. Semoga layanan
haji akan lebih baik di tahun mendatang," tandasnya.
Dalam kesempatan ini, dirilis buku Haji Lansia di Mata Lensa MCH 2023.
Buku secara simbolis diserahkan Menag kepada Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tb Ace
Hasan Syadzily, anggota BPKH Acep Riana Jayaprawira, Wakil Amirul Hajj Habib
Ali Bahar, dan wakil MCH dari detik.com H Erwin Daryanto
Ikut mendampingi Wamenag Saiful Rahmat Dasuki,
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Staf Khusus Menag Bidang
Image Building dan Komunikasi Publik (Pengendali Teknis MCH) Wibowo Prasetyo.