Kampar ( Kemenag ) --Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, H. Ahmad Fadhli, S.H., M.M., menghadiri kegiatan koordinasi dan konsolidasi yang digelar Tim Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI. Pertemuan tersebut membahas evaluasi tindak lanjut implementasi KMA 1150 Tahun 2025, yang mengatur kedudukan serta uraian tugas jabatan pelaksana dan fungsional pada satuan kerja Kementerian Agama.
Kegiatan berlangsung pada Selasa, 18 November 2025, bertempat di Ruang Rapat Kanwil Kemenag Provinsi Riau. Dalam agenda ini, Kasubbag TU Kemenag Kampar didampingi operator Aplikasi SIGMA, Rin Sri Dewi Gumelar, sesuai permintaan resmi Kanwil Kemenag Riau.
Pertemuan dibuka oleh jajaran pimpinan Kanwil Kemenag Riau dan diikuti oleh Kasubbag TU, pengelola ortala, pengelola kepegawaian, serta operator SIGMA dari seluruh Kemenag kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Beberapa satker hadir secara luring, termasuk Kemenag Kampar, sementara lainnya mengikuti secara daring melalui Zoom Meeting.
Dalam arahannya, Tim Ortala Setjen Kemenag RI menegaskan pentingnya pemutakhiran data jabatan, penyelarasan tugas pelaksana, serta ketepatan pengisian Anjab, ABK, dan peta jabatan yang kini terintegrasi melalui Aplikasi SIGMA Kemenag. Evaluasi ini menjadi upaya memperkuat tata kelola internal dan memastikan seluruh satuan kerja menerapkan KMA 1150 secara seragam dan sesuai regulasi.
Usai kegiatan, H. Ahmad Fadhli menyampaikan bahwa Kemenag Kampar berkomitmen penuh menindaklanjuti arahan tersebut.
“Kami siap melaksanakan seluruh ketentuan terkait implementasi KMA 1150, termasuk pemutakhiran data jabatan melalui SIGMA dan penyelarasan tugas jabatan pelaksana. Ini penting untuk memastikan tata kelola kepegawaian kita semakin akurat dan tertib,” ujarnya.
Beliau juga menekankan bahwa penataan jabatan sesuai standar Ortala akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kemenag Kampar.
Dengan hadirnya Kemenag Kampar dalam kegiatan ini, diharapkan proses transformasi dan pembenahan kelembagaan dapat berjalan optimal serta mendukung penguatan sistem manajemen kepegawaian yang lebih profesional dan terukur.
Fatmi