Bathin Solapan (Kemenag) - Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis H. Surianto, S.HI menghadiri kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diselenggarakan di Aula KUA Mandau, Selasa (09/12/2025).
Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh para kepala KUA, penyuluh agama, serta perwakilan masyarakat dari berbagai kecamatan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait regulasi baru dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya mengenai tata kelola pelayanan, pendaftaran jemaah, kuota, serta peningkatan kualitas bimbingan manasik.
Kepala KUA Batin Solapan menyampaikan apresiasinya atas diselenggarakannya kegiatan ini. Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi baru sangat penting agar pelayanan kepada calon jemaah haji di tingkat kecamatan dapat berjalan lebih optimal dan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang baru, tentu ada banyak penyesuaian yang harus kami pahami dan terapkan. Kami berharap informasi yang diterima hari ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji di wilayah kami," ujarnya.
Acara sosialisasi berlangsung dengan sesi pemaparan materi dan diskusi interaktif. Para peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, kritik, maupun masukan terkait implementasi undang-undang tersebut di lapangan. Materi disampaikan langsung oleh kepala Kantor Kementerian Haji Propinsi Riau bapak H. Defizon, S.Kom, M.Si, acara ini juga dihadiri kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bengkalis DR. H. Rusli, MM yang baru saja dilantik. Hadir juga kepala KUA Kecamatan Mandau, kepala KUA Kecamatan Pinggir, Camat Bathin Solapan, Camat Mandau, Kepala Puskesmas kota Duri, Kepala Puskesmas Balai Makam.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh KUA di Kabupaten Bengkalis, termasuk KUA Batin Solapan, mampu menjalankan tugas pelayanan haji dengan baik, transparan, dan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.